ZISBOX

Bangsa kita —juga bangsa-bangsa di sentero dunia— kini masih belum pulih dari krisis hebat perekonomian yang dimulai September tahun lalu. Indonesia masih agak beruntung, karena dampak krisis tidak begitu dahsyat, antara lain karena kepercayaan sejumlah negara maju untuk mengucurkan utang berjumlah besar kepada kita, walaupun mereka sendiri sedang mengalami krisis hebat.

Dengan kucuran utang yang besar itu —yang antara lain diimplementasikan dengan program BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada rakyat miskin/setengah miskin serta stimulus infra-stuktur— sehingga belanja pemerintah meningkat tajam, pemerintah ’’selamat’’ dari lilitan krisis. Bukan hanya itu. Pemerintah SBY-JK pun masih bisa bertepuk dada, karena ekonomi kita tahun ini masih bisa tumbuh di atas 4 persen.

Tapi, berhasilkah pemerintah BY jilid I? Jika kita mau analisis secara jujur, sebenarnya, tidak begitu berhasil. Marilah kita flash-back, mengingat kembali janji-janji SBY ketika ia melancarkan kampanye dalam Pemilihan Umum 2004.
Gagal Motto pemerintahan SBY —yang ulang-ulang didengungkan dalam rangkaian kampanye Pemilu 2004 adalah kesejahteraan (welfare), keadilan (justice) dan keamanan (security). Tiga bidang besar ini yang hendak dicapai oleh Pemerintah SBY 2004-2009. Dalam suatu kampanye ketika itu, SBY menandaskan, ’’Kita atasi pengangguran, kita atasi kemiskinan, kita bangkitkan perdesaan dan pertanian, kita bangkitkan usaha kecil menengah dan informal, kita tumbuhkan daya saing industri dan usaha besar, kita bangkitkan investasi, kita berantas korupsi, kita tegakkan hukum, kita ciptakan rasa aman, dan kita kembangkan kehidupan bersama yang harmonis dan adil.’’

Selasa, 20 Oktober 2009, Pemerintah SBY jilid I secara resmi berakhir. Kemiskinan yang tempo hari ditargetkan turun menjadi 14 persen tetap bertengger di angka 14,5 persen. Pengangguran sesunguhnya juga bertambah. Hanya, Biro Pusat Statistik selalu melakukan survei tidak lama setelah BLT disalurkan, atau ketika petani panen, atau puluhan ribu pekerja mendapat pekerjaan baru karena stimulus infrastruktur. Kehidupan petani kita, umumnya, tetap terpuruk. Pendapatan petani gurem rata-rata masih sekitar Rp. 500.000 per bulan. Usaha kecil dan menengah sukar bangkit, sebab terus ’’digebuki’’ para kapitalis. Industri dalam negeri —seperti garmen, tekstil, sepatu, mamer — nyaris hancur sebab tidak bisa bersaing dengan produk sejenis dari RRC yang masuk dengan sebebas-bebasnya. Investasi asing pun tidak bergerak. Satu-satunya arus deras dolar ke Indonesia adalah untuk memborong Surat Utang Negara (SUN) karena yield menggiurkan yang ditawarkan Departemen Keuangan.

Namun, yang paling menyedihkan dari Pemerintah SBY 2004-2009 adalah kemandirian bangsa kita yang terus terpuruk. Di sektor energi, misalnya, ketergantungan Indonesia pada pihak asing semakin kuat...

Prestasi Pemerintah SBY Jilid I yang patut diacungkan jempol hanyalah di bidang keamanan. Konflik bersenjata di Aceh, konflik sektarian di Ambon dan Poso berhasil diselesaikan secara damai.

SBY mestinya belajar banyak dari rangkaian kegagalan dalam pemerintahannya yang pertama. Lalu, menutup sebisa mungkin peluang kegagalan jilid kedua ke depan bersama Boediono.
Salah Jabat Namun, banyak pihak, termasuk penulis sendiri, bersifat skeptis. Menteri Koordinator Perekonomian yang sesungguhnya menjadi figur sentral dalam pembangunan ekonomi nasional justru dijabat oleh menteri yang sama sekali tidak punya latarbelakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang ekonomi (Ir Hatta Radjasa, jika tidak ada perubahan ada saat-saat terakhir)...Ini sepertinya antiklimaks yang dilakukan SBY bersama Boediono yang kita semua tidak mengerti apa motivasinya.
Skeptisisme juga didorong oleh banyaknya politikus dalam kabinet. Sejumlah 19 dari 34 menteri berasal dari partai politik. Padahal SBY sebelumnya mengemukakan komposisi kabinet 60:40 (60 persen profesional dan 40 persen politikus). Yang mengenaskan lagi, sejumlah menteri yang ditunjuk tidak memenuhi asas The right man in the right place. Calon Menteri ESDM seorang ekonom, sama sekali tidak punya latar belakang pertambangan. Kuntoro Mangkusubroto yang ahli pertambangan (bahkan pernah menjabat Menteri Pertambangan) diposisikan sebagai Ketua UKP3R yang sifatnya hanya ’’konsultatif’’. Menteri Perhubungan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Ketua BKPM, semua, tidak profssional.

Dari susunan kabinet baru, kita dapat memprediksi dengan akurasi cukup tinggi bahwa bakal tidak ada terobosan-terobosan baru dalam Pemerintahan SBY Jilid II. Kebijakan di bidang ekonomi hampir dipastikan bakal sami mawon, yaitu bersifat propasar, bukan prokemandirian. Makro digenjot terus —dengan indikator pertumbuhan signifikan, inflasi terkendali, suku bunga 7-8 persen, nilai tukar rupiah sekitar Rp 9.000- hingga Rp 10.000 per dolar Amerika; namun ekonomi mikro bakal tetap ’’tiarap’’; bahkan bisa lebih parah dari Periode 2004-2009.

Fakta di lapangan selama 5 (lima) tahun sudah sama-sama kita ketahui: bahwa kemajuan ekonomi makro tidak banyak ’’link’’ dengan ekonomi mikro alias sektor riil. Padahal ekonomi riil —semakin banyak pabrik besar dibuka, semakin kuat daya saing industri dalam negeri— kian sejahtera petani kita, dan semakin kuat sektor informal— inilah yang sesungguhnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bukan ekonomi makro yang hanya lebih menggemukkan para pengusaha besar dan konglomerat. Akibatnya, persis yang sudah kita alamai selama 10 tahun terakhir, kesenjangan ekonomi rakyat Indonesia akan terus semakin menganga...

kalo menurutmu gimana bro ??