ZISBOX

Perdebatan tentang RUUK Yogyakarta akan lebih efektif jika difokuskan pada persoalan prosedur dan subtansi dari RUUK itu sendiri. Dari sisi prosedur kewenangan memang ada ditangan pemerintah dan DPR. Akan tetapi berbagai catatan layak diajukan terkait dengan dasar dan langkah penyusunannya. Pertama adalah digunakannya penyerapan kehendak stakeholder melalui hasil survey sebagai dasar materi RUUK. Penggunaan hasil survey yang menyatakan sekitar 70% warga Yogyakarta ingin pemilihan Gubernur secara langusng ini banyak dipertanyakan karena dilakukan dalam jangka waktu yang tidak aktual dan dengan metode yang tidak dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah.Terlebih karena berbagai survey lain seperti dari litbang Kompas menyatakan sebaliknya. Penggunaan hasil survey sebagai dasar pijakan inipun secara hukum juga dianggap tidak tepat oleh pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin.

Masukan dari berbagai sangat diperlukanpemrintah untuk mencari formula RUU yang tepat. Setelah dari pemerintah bola beralih ke DPR. Dalam proses legislasi ini DPR sangat perlu mengajak diskusi elemen lain terutama DPD yang mewakili Yogyakarta dan masyarakat Yogyakarta sendiri. Jika tarik ulur pendapat masih sama kuat maka sangat dimungkinkan DPR mengusulkan digelarnya jajak pendapat (referendum), dengan opsi yang jadi subtansi permasalahan yaitu apakah gubernur Yogya dengan cara penetapan seperti yang selama ini berlangsung ataukah melalui pemilihan umum sesuai usulan pemerintah. Hasilnya akan dijadikan dasar penetapan UU baru, yang tentunya masih sangat terbuka untuk diuji secara kontitusional oleh masyarakat.

Pemanas Situasi

Panjangnya polemik terkait keistimewaan Yogyakarta ini selain karena perdebatan tentang subtansi RUU, juga banyak dipicu oleh faktor lain yaitu :

1. Pertama, panasnya suasana didorong oleh statement Presiden SBY yang dianggap tidak tepat dengan membenturkan istilah monarki dengan demokrasi. Seolah-olah masyarakat Yogya selama ini mengalami persoalan dan ketidaknyamanan karena berada dalam kungkungan pemerintahan yang monarki padahal faktanya tidaklah demikian. 
2. Kedua, pembahasan RUU yang kontroversial ini digulirkan pada saat yang tidak tepat yaitu ketika kondisi masyarakat Yogya sedang terpuruk berduka akibat bencana Merapi yang belum usai mereka alami, sehingga timbul dugaan bahwa pemerintah sengaja memanfaatkan momentum ini agar rakyat Yogya tidak cukup memiliki energi untuk mengkritisi. 
3. Ketiga, opsi pemilihan gubernur langsung terjadi disaat kepercayaan masyarakat tentang pemilu sedang menurun baik karena prosesnya yang banyak menghabiskan dana dan dipenuhi dengan praktek politik uang. Hasil pemilu inipun juga ternyata tidak mampu menghasilkan pemimpin yang baik, justru yang terjadi adalah menghaslkan pemimpin korup yang angkanya mencapai 25% dari seluruh kepala daerah yang dihasilkan melalui pemilu. Oleh karenanya kondisi sekarang yang relatif aman dan bersih bagi masyarakat Yogya dianggap lebih baik daripada memaksakan pemilu untuk memilih gubernur. 
4. Keempat, opsi pemilu untuk pengisian jabatan gubernur Yogya ini terjadi pada saat banyak politisi mempertanyakan lemahnya peran dan posisi gubenur diera otonomi daerah dengan perannya yang lebih bersifat koordinatif sehingga muncul pemikiran agar gubernur ditunjuk langsung saja oleh presiden. Kelima, muncul spekulasi bahwa ngototnya pemerintah untuk menggelar pemilu Gubernur Yogya ini terkait dengan ambisi parpol pengusung pemerintah untuk menjadikan Yogya sebagai basis kekuasaan baru terutama terkait dengan kekhawatiran akan posisi strategis Sultan yang menjadi Gubernur sekaligus pengurus salah satu parpol dan ormas besar ditanah air.

Pembodohan ala pemerintah

Banyaknya aspirasi yang bernada menentang tampaknya tidak membuat pemerintah surut. Sayangnya berbagai aspirasi berbeda tersebut justru ditanggapi dengan statement yang terkesan akal-akalan dan membodohi. Munculnya istilah Gubernur Utama dan Gubernur biasa, terkesan hanya akal-akalan perubahan istilah untuk merespon kuatnya hasrat masyarakat Yogya untuk tetap menjadikan Sultan sebagai gubernur. Kesan ini mudah ditangkap karena tidak adanya wewenang dan peran yang berbeda dengan posisi parardhya yang diajukan sebelumnya. Dalam posisi ini sultan hanya diletakkan sebagai simbol. Pertanyaannya lalu dimana keistimewaan Yogyakarta?apa bedanya dengan kesultanan lain yang kian tak berarti karena terkikis peranannya.

Kesan akal-akalan kedua terkait dengan alasan untuk mengadakan pemilu gubernur. Disatu sisi pemerintah menjadikan pasal 18a tentang demokratisasi pemilihan kepala daerah, disisi lain pemerintah menjadikan beberapa pengandaian seperti jika sultan terlalu tua atau terlalu muda, jika sultan tidak punya anak laki-laki dan jika terjadi konflik di istana. Alasan ini terasa mengada-ada karena faktanya keraton mempunyai mekanisme internal sendiri untuk mengatasi hal tersebut yang telah teruji selama ratusan tahun. Disisi lain jika kondisi “seandainya” tersebut yang dijadikan alasan maka semestinya baru diberlakukan pada saat kondisi tersebut terjadi. Jika alasan demokratisasi memang harga mati maka berbagai pengandaian tersebut juga tidak perlu ada karena tidak relevan.

Lebih aneh lagi pernyataan Mendagri yang meminta agar rakyat Yogya menghormati sikap pemerintah. Pernyataan ini sangat kontradiktif dengan tujuan demokratisasi yang didengungkan karena semestinya justru pemerintah yang menangkap dan menghormati aspirasi rakyat bukan sebaliknya.

Dalam posisi saat ini tidak aneh rasanya jika muncul kesan bahwa Pemerintah Indonesia seolah-olah adalah “anak angkat yang durhaka” terhadap ayah asuhnya. Yang seolah-olah tidak tahu diri dan justru hendak mengecilkan peran pihak yang telah mengasuhnya.

Sangat elegan rasanya jika untuk saat ini pemerintah lebih aspiratif dengan masukan rakyatnya, karena demokrasi dibangun dari suara rakyat (bottom up) dan bukan sebaliknya memaksakan kehendak dari atas (top down). Disisi lain konsep pemilu gubernur disaat rakyat Yogya merasa aman dan sejahtera dibawah Sultan dan sebaliknya Gubernur hasil pemilu didaerah lain justru banyak yang jadi tersangka korupsi juga tidak baik dipaksakan. Lebih baik energi pemerintah digunakan untuk mengurusi persoalan bangsa yang jauh lebih pelik dan mendesak. Mendalami sejarah juga sangat diperlukan berbagai pihak jika ingin merumuskan kebijakan yang terkait dengan spektrum sejarah yang besar. Sultan sebagai figur pengayom dan pemersatu rasanya jika lebih elegan jika menarik diri dari kancah politik praktis.



Sumber :
Indonesia si Anak Durhaka
oleh Andy Klaten Suryadi
Dosen Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang